Nasional

Sultan Baktiar: DPD Bukan Partai Politik, Tidak Bisa Calonkan Capres

Komentar Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin, pada Selasa (17/11/2026) menegaskan posisi lembaganya dalam konteks politik nasional. Dalam pernyataannya, Sultan dengan tegas menyatakan bahwa DPD bukanlah partai politik dan tidak memiliki wewenang untuk mengusung atau mencalonkan seseorang sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Hal ini berawal dari dukungan sejumlah anggota DPD RI kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, untuk menjadi calon wakil presiden. Sultan mengklarifikasi bahwa dukungan tersebut murni bersifat personal dan tidak mewakili keputusan lembaga DPD secara institusional.

Kekuatan Representasi Daerah

DPD RI diakui sebagai kekuatan representasi terbesar di parlemen dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Dengan 152 anggota yang tersebar dari seluruh pelosok Indonesia, lembaga ini bertugas memastikan suara dan kebutuhan daerah terakomodasi di tingkat nasional.

“Posisi konstitusional DPD berbeda dengan partai politik,” tegas Sultan. “Sehingga dukungan kepada Pak Dasco adalah inisiatif personal.”

Dukungan beberapa senator kepada Dasco Ahmad dikaitkan dengan hubungan komunikasi dan persahabatan yang terjalin di lingkungan parlemen. Kedekatan ini diduga berakar dari kesamaan visi dalam memperjuangkan kepentingan daerah yang sering kali menjadi perhatian utama Dasco.

Implikasi bagi Sistem Politik

Pernyataan Sultan ini menyoroti batas-batas peran DPD dalam dinamika politik Indonesia. Sebagai lembaga yang berfokus pada kepentingan daerah, keterlibatan langsung dalam pencalonan pasangan presiden dianggap melampaui mandat konstitusionalnya. Isu ini menyoroti perlunya pemahaman lebih mendalam mengenai fungsi dan batas-batas kelembagaan di negara demokrasi seperti Indonesia.

Sementara itu, hubungan dekat antara anggota DPD dan tokoh-tokoh politik nasional terus menjadi sorotan publik. Bagaimana pengaruh interaksi personal mempengaruhi keputusan kelembagaan? Apakah hal tersebut merugikan prinsip independensi lembaga?

Mencari Keseimbangan dalam Representasi

Di tengah perdebatan ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana lembaga-lembaga negara dapat bekerja sama tanpa melampaui batas-batas konstitusional mereka. Penemuan puing pan am di Bali baru-baru ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dapat membawa hasil signifikan bagi masyarakat jika dilakukan dengan tepat.

Bagi publik, isu ini juga menjadi refleksi tentang harapan terhadap keterlibatan aktif lembaga negara dalam proses politik tanpa mengorbankan nilai-nilai representatif yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap entitas pemerintahan.

Baca Juga: Kapolri dan Kabakom Bersinergi: Langkah Strategis Redam Hoaks di Indonesia

Nathan Barnes

Penulis di Chathurangam - Berita Lifestyle & Budaya

Penulis dan kontributor di Chathurangam - Berita Lifestyle & Budaya yang membagikan panduan praktis, ulasan, dan informasi bermanfaat.